Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU Nomor 5 Tahun 2014

Yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Lalu apa hak dan kewajiban ASN…???

Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian ASN  (Aparatur Sipil Negara) :
– Statusnya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintahan.
– Bekerja pada instansi pemerintahan, baik itu Kantor Kepala Daerah, Lembaga Pemerintahan, Dinas-dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya, dan bekerja berdasarkan Kontrak (Pegawai Kontrak).
– Diangkat oleh Pembina Kepegawaian
– Menjalankan tugas pemerintahan atau tugas negara lainnya, yang ditetapkan bersamaan dengan surat pengangkatannya
– Digaji berdasarkan standard gaji yang ditetapkan dalam undang-undang, sesuai dengan pangkat dan jabatannya.

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.