Bimtek Keuangan Gorontalo Terbaru

Bimtek Keuangan Gorontalo – Bimbingan Teknis (Bimtek) bidang keuangan adalah serangkaian kegiatan atau bentuk Pelatihan, Sosialisasi, Workshop atau Seminar yang berhubungan dengan bidang keuangan, pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pentausahaan sampai ke pengawasan keuangan untuk wilayah Gorontalo yang meliputi Kota Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gotontalo Utara dll.

Gorontalo adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 dan memiliki Ibu kota provinsi bernama sama yaitu, Kota Gorontalo. Sama halnya dengan ibu kotanya, Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan “Serambi Madinah”. Dalam catatan sejarah Indonesia, satu-satunya Presiden RI yang berasal dari Suku Gorontalo adalah Presiden Republik Indonesia ke-3, Prof. DR. Ing. B.J. Habibie, dari garis keturunan ayahnya yang memiliki marga Habibie, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie. (Wikipedia)

Apa itu Bimtek?

Bagi sebagian orang mungkin awam dengan kata ini terutama orang yang bukan bekerjadi dalam bidang pemerintahan. Pengertian Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Bimtek

Adalah untuk Berpartisipasi Dalam Rangka Membantu Program Pemerintah Untuk Mensosialisasikan Peraturan – Peraturan/ Perundang Yang Berlaku, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Pendidikan.

Bimtek Keuangan Gorontalo : Info Jadwal, Materi, Lokasi dan Pendaftaran

Cara mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya yaitu dari kemampuan SDM nya dalam menjalankan bidang keuangan. Atau bisa dibilang keuangan adalah salah satu faktor terpenting untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dengan adanya kebijakan khusus dimana daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengatur keuangannya, maka pastilah kebijakan dari setiap daerah itu berbeda-beda satu antara yang lainnya.

Kemampuan keuangan suatu daerah itu dibuat bervariasi sehingga terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah hingga yang kurang mampu. Jadi setiap aparat pemerintahan harus bisa melaksanakan proses keuangan sesuai dengan kebijakan dari daerahnya masing-masing.

Baca juga: Bimtek Keuangan

Pusat Pengkajian dan Diklat Keuangan Pemda Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop di beberapa Kota besar di seluruh Indonesia.

Materi Diklat/Bimtek Keuangan mengenai Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

Materi Bimtek/Diklat Keuangan yang dapat dipilih oleh Peserta:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020
3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP
5. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
6. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda
7. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
9. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
10. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
11. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
12. Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
14. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD
15. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
16. Bimtek Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
17. Implementasi Transaksi Ton Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018

Materi Diklat/Bimtek Keuangan Gorontalo

1. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 dan Standar Biaya Keluaran Khusus Tahun Anggaran 2019 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Badan, Dinas, Kantor / Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
3. Sosialisasi permendagri no. 38 tahun 2018 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2019
4. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
5. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011).
8. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD
9. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
11. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan OPD
12. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
13. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
14. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
15. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
16. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
17. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
18. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
19. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
20. Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
21. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
22. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
23. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Narasumber berasal dari, Kemendagri, Kemenkeu, Badan Kepegawaian Negara, KemenPAN RB, BAPPENAS, BPKP Pusat, BPK RI, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dari beberapa Universitas Terbaik.

Demikian informasi Bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan, terlampir jadwal bimtek keuangan sebagai berikut :

Tags: bimtek keuangan gorontalo, diklat keuangan gorontalo