Bimtek Pengadaan Barang Desa Serta Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapannya Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Kepada YTH :

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
• Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
• (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
• Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan  PPK, Bendahara & SKPD terkait.
• Di Tempat

Dengan Hormat,

Alokasi Dana Desa yaitu Dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Furthermore, APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, untuk itu diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Thus, penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN maupun APBD.

Selama ini umumnya pembangunan Desa masih banyak bergantung dari PAD dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Besides that, Desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri. Bahkan programnya baik, namun sering kali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, akibat sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.