Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Salah satu hal yang penting dalam perencanaan dan penganggaran adalah bagaimana anggaran tersebut dapat mencerminkan suatu perencanaan yang akurat dalam pencapaian tujuan organisasi. Keakuratan dari sebuah perencanaan dan penganggaran dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi yang terkait dengan penganggaran. Selain dari sisi perencanaan anggaran, berbagai perubahan juga terdapat pada tahap pelaksanaan anggaran.

Sesuai amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Permendagri tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dengan makin dekatnya pelaksanaan kewajiban tersebut, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus mempersiapkannya dimulai dari sekarang.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013), Pusat Diklat  keuangan  Pemda ( PDKP), mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti Sosialisasi yang diselanggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan Pemda ( PDKP).