Bimtek Penyusunan RKA Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2023

Sejalan dengan reformasi yang terus berkembang, pada tanggal 16 Februari 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mulai berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Peraturan ini antara lain bertujuan untuk menyempurnakan dan mengakomodasi perkembangan hukum dalam mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

Melalui telaah atas pelaksanaan penganggaran di era Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, ditemukan kebutuhan untuk memperkuat beberapa hukum dan peraturan yang perlu menjadi peraturan setingkat Peraturan Pemerintah. Selain itu, metode dan tindak lanjut output proses dalam proses penganggaran juga perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang pembangunan secara lebih efisien.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita lbu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masingmasing Kementerian/Lembaga, yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang disusun menurut Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas. Maka kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara (i) pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah, OPD untuk mengikuti Bimtek dengan tema :

Penyusunan RKA Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2023