Bimtek Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )

Kepada Yth :

1. Gubernur;
2. Bupati / Walikota;
3. Kepala Dinas / Badan / Kantor;
4. Camat / Kepala Desa (pemerintahan desa);
5. Dir. RSU / RSUD.

Di- Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Partisipasi elemen masyarakat, khususnya lembaga pengawasan, sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mewujudkan good governance dan clean government. Pengawasan sebagai unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran strategis bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelayanan publik menurut Pasal 1 poin (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Merujuk definisi tersebut, maka penyelenggara pelayanan publik menjadi salah satu instrumen sangat penting dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang investasi maupun program pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa fungsi pelayanan publik kepada masyarakat benar-benar sesuai harapan, maka pemerintah juga membentuk lembaga pengawas eksternal independen, disamping pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan DPR.

Untuk itu Kami LEMBAGA PUSAT DIKLAT KEUANGAN PEMDA ( PDKP ) akan menyelenggarakanBimtek Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dengan jadwal sebagai berikut: