Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian internpemerintah yang efektif sesuai dengan amanat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dengan diterbitkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah. Dimana dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa untuk mencapaipengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel makamenteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalianatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman padaSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah untukmeningkatkan manajemen pemerintah dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintahyang mengutamakan komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai.Pengendalian internal dalam pengawasan dan pelaporan diperlukan untuk menciptakanakuntabilitas yang diharapkan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik.

Demikian informasi Bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan, terlampir jadwal bimtek  sebagai berikut :