Dengan hormat,<\/p>\n

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan\u00a0pemerintahan\u00a0yang menjadi kewenangan daerah.<\/p>\n

Badan\u00a0Perencanaan Pembangunan Daerah\u00a0yang selanjutnya disebut Bappeda. Atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.\u00a0Rencana Kerja Perangkat Daerah\u00a0yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.<\/p>\n

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD\u00a0adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.\u00a0Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP\u00a0adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dengan hormat, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n