Kepada Yth,
\nGubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
\nKepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)
\nSekretariat DPRD Prov\/Kab\/Kota Se- Indonesia
\n(Dimohon Hadir Bersama\/Menugaskan & Mengizinkan :
\nCq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SOPD terkait.
\nDi Tempat<\/h4>\n

Dengan Hormat,<\/p>\n

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota\/kabupaten pun juga menyusun\u00a0perencanaan dan pengelolaan anggaran\u00a0yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.\u00a0Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam\u00a0APBD<\/span>. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam\u00a0APBD<\/span>.<\/p>\n

APBD<\/span>\u00a0merupakan dasar\u00a0pengelolaan keuangan daerah<\/span>\u00a0dalam satu tahun anggaran.\u00a0APBD<\/span>\u00a0adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam\u00a0APBD<\/span>. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam\u00a0APBD<\/span>. Karena\u00a0APBD<\/span>\u00a0merupakan dasar\u00a0pengelolaan keuangan daerah<\/span>,\u00a0maka\u00a0APBD<\/span>\u00a0menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.<\/p>\n

Tahun anggaran\u00a0APBD<\/span>\u00a0sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga\u00a0pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah\u00a0dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.\u00a0APBD<\/span>\u00a0disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam\u00a0APBD<\/span>\u00a0merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.<\/p>\n

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban\u00a0APBD<\/span>\u00a0apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.<\/p>\n

Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n