Kepada Yth,
\nGubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
\nKepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)
\nSekretariat DPRD Prov\/Kab\/Kota Se- Indonesia
\n(Dimohon Hadir Bersama\/Menugaskan & Mengizinkan :
\nCq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
\nDi Tempat<\/h4>\n

Dengan Hormat<\/h4>\n

Tak dipungkiri hubungan pemerintah daerah baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN\/BUMD serta dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selama ini penuh dengan dinamika, khususnya terkait dengan pemberian\u00a0hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari\u00a0Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Atas dinamika yang terus berkembang inilah, khususnya dalam rangka efektivitas pemberian\u00a0hibah dan bantuan sosial, pemerintah belum lama ini mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018\u00a0Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota) Sekretariat… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n