Kepada Yth,
\nGubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
\nKepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)
\nPemerintahan Desa\u00a0 Se- Indonesia
\n(Dimohon Hadir Bersama\/Menugaskan & Mengizinkan :
\nCq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
\nDi Tempat<\/h4>\n

Dengan Hormat<\/h4>\n

Dibentuknya\u00a0Badan Usaha Milik Desa\u00a0atau yang lebih sering kita kenal\u00a0BUMDes\u00a0memiliki tujuan sebagai alat atau cara untuk pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk berupa pembiayaan serta kekayaan desa yang tujuan akhirnya ialah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan\u00a0BUMDes\u00a0ini dilatarbelakangi oleh prakarsa pemerintah dan masyarakat desa berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif serta emansipatif dari masyarakat.<\/h4>\n

Dalam buku panduan\u00a0BUMDes\u00a0terbitan Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2007 sudah dijelaskan dengan rinci bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pendirian\u00a0BUMDes, selain beberapa tahapan, dalam buku ini juga dijelaskan tentang cara serta syarat\u00a0pendirian BUMDes, yakni:<\/h4>\n

\n
• \n

  Pendirian\u00a0BUMDes\u00a0didasarkan pada Perda Kabupaten<\/h4>\n<\/li>\n

  \n

  Sudah diatur berdasar pada Perdes<\/h4>\n<\/li>\n

  \n

  Dalam satu desa hanya memiliki satu\u00a0BUMDes<\/h4>\n<\/li>\n

  \n

  Pendirian BUMDes dapat berupa UB atau Usaha Bersama atau dalam bentuk lainnya, akan tetapi bukan dalam bentuk koperasi, PT, BUMD, CV, BPR atau UD.<\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n

  Dalam Peraturan Menteri Desa No.4\/2015 pasal 5 juga dijelaskan tentang\u00a0proses pendirian BUMDes\u00a0yang bunyinya \u201cPendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sudah disepakati melalui Musyawarah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pmebangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi mengenai Pedoman Tata Tertib serta mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa\u201d. Dalam musyawarah desa yang dimaksud ialah membahas tentang beberapa halyang berkaitan dengan proses pendirian desa, pokok bahasannya.<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota) Pemerintahan… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n