Kepada Yth,
\nGubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
\nKepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)
\nSekretariat DPRD Prov\/Kab\/Kota Se- Indonesia
\n(Dimohon Hadir Bersama\/Menugaskan & Mengizinkan :
\nCq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
\nDi Tempat<\/h4>\n

Standar Pelayanan Minimal\u00a0sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dasar minimal sebuah pelayanan yang didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-undang (UU) 32\/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi \u201cPenyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada\u00a0Standar Pelayanan Minimal (SPM)\u00a0dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah\u201d.<\/h4>\n

Mayarakat dilayani, Aparatur melayani adalah rumus paten dalam roda pemerintahan di Republik Indonesia ini. Pemerintah juga memfasilitasi UU 32\/2004 tersebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dan penerapan\u00a0Standar Pelayanan Minimal.<\/h4>\n

SPM telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah, maka penerapan SPM di daerah wajib melakukan penerapan SPM sebagai dasar melayani masyarakat. Karena, pada PP 2\/2018 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi \u201cstandar pelayanan minimal (SPM)\u00a0adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal\u201d.<\/h4>\n

Pemerintah daerah wajib memiliki\u00a0SPM\u00a0dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sekitar 32 bidang, ada 15 bidang yang wajib memiliki\u00a0SPM\u00a0agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. 15 bidang yang sudah memiliki\u00a0SPM\u00a0antara lain\u00a0Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, BKKBN, pangan, Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Urusan Dalam Negeri, Kesenian, Komunikasi dan informatika, penanaman modal, perhubungan, urusan sosial, dan tenaga kerja.<\/strong><\/h4>\n

Kebijakan Kemendagri dalam mendorong percepatan Penerapan SPM tertuang melalui\u00a0Permendagri No 100 Tahun 2018\u00a0 tentang\u00a0 Penerapan\u00a0 Standar Pelayanan Minimal\u00a0di Daerah dengan pokok substansi.<\/strong><\/h4>\n

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas.<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota) Sekretariat… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n