Kepada YTH :<\/strong><\/p>\n

\n
• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia<\/li>\n
• Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)<\/li>\n
• Sekretariat DPRD Prov\/Kab\/Kota Se- Indonesia<\/li>\n
• (Dimohon Hadir Bersama\/Menugaskan & Mengizinkan :<\/li>\n
• Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan\u00a0 PPK, Bendahara & SKPD terkait.<\/li>\n
• Di Tempat<\/li>\n<\/ul>\n

  Dengan Hormat,<\/p>\n

  Tjahjo Selaku Menteri dalam negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 sebagai tindaklanjut adanya PP nomor 18.\u00a0 Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.<\/p>\n

  Peraturan mentri dalam negeri tentang penglompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan pertanggungjawab dana oprasional. PP di atas dibuat Untuk mengatur hak dan kebajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada YTH : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n