Bimtek Bendahara Pengeluaran adalah pelatihan<\/a> yang biasanya dilaksana oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta. Materi Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diberikan meliputi; Kepemimpinan, Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, dsb.<\/p>\n

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.<\/p>\n

Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55\/2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.<\/p>\n

Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13\/2006 (Permendagri 59\/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.<\/p>\n

Bimtek Bendahara Pengeluaran <\/strong>OPD\/SKPD diadakan dalam rangka adanya kebutuhan tenaga penyelenggaraan keuangan khususnya bendahara pengeluaran yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran DIPA satuan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.<\/p>\n

Oleh karena itu dengan diselenggarakan Bimtek Bendahara Pengeluaran OPD\/SKPD diharapkan menjadi bagian dari proses penyiapan bendaharawan yang kompeten sebagai pengelola keuangan negara pada satker pengelola dana APBN, dan syarat untuk mengikuti sertifikasi tersebut adalah harus lulus dalam mengikuti pelatihan bendahara pengeluaran APBN, paparnya.<\/p>\n

Bimtek Bendahara Pengeluaran OPD\/SKPD di adakan olehPusat Pengkajian dan Diklat Keuangan Pemda.<\/strong><\/p>\n\n\t\t