Bagi sebagian orang mungkin awam dengan kata ini terutama orang yang bukan bekerjadi dalam bidang pemerintahan. Pengertian Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.<\/p>\n

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Bimtek<\/h4>\n

Adalah untuk Berpartisipasi Dalam Rangka Membantu Program Pemerintah Untuk Mensosialisasikan Peraturan \u2013 Peraturan\/ Perundang Yang Berlaku, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Pendidikan.<\/p>\n

Bimtek Keuangan: Info Jadwal, Materi, Lokasi dan Pendaftaran<\/h4>\n

Cara mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya yaitu dari kemampuan SDM nya dalam menjalankan bidang keuangan. Atau bisa dibilang keuangan adalah salah satu faktor terpenting untuk melaksanakan otonomi daerah.<\/p>\n

Dengan adanya kebijakan khusus dimana daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengatur keuangannya, maka pastilah kebijakan dari setiap daerah itu berbeda-beda satu antara yang lainnya.<\/p>\n

Kemampuan keuangan suatu daerah itu dibuat bervariasi sehingga terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah hingga yang kurang mampu. Jadi setiap aparat pemerintahan harus bisa melaksanakan proses keuangan sesuai dengan kebijakan dari daerahnya masing-masing.<\/p>\n

Materi Diklat Bimtek Keuangan mengenai Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :<\/p>\n

Materi Bimtek\/Diklat Keuangan yang dapat dipilih oleh Peserta:<\/h4>\n

\n
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah<\/li>\n
2. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021<\/li>\n
3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah<\/li>\n
4. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP<\/li>\n
5. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019<\/li>\n
6. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda<\/li>\n
7. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )<\/li>\n
8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik<\/li>\n
9. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011<\/li>\n
10. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69\/PMK.02\/2018\u00a0tentang\u00a0Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019<\/li>\n
11. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32\/PMK.02\/2018\u00a0tentang\u00a0Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019<\/li>\n
12. Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah<\/li>\n
13. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011<\/li>\n
14. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP\/BMD<\/li>\n
15. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<\/li>\n
16. Bimtek\u00a0Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan\u00a0Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun\u00a02018<\/span><\/li>\n
17. Implementasi Transaksi Ton Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah<\/li>\n
18. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018<\/li>\n<\/ol>\n

    Materi Diklat\/Bimtek Keuangan<\/h4>\n

    \n
    1. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 dan Standar Biaya Keluaran Khusus Tahun Anggaran 2019 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Badan, Dinas, Kantor \/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<\/li>\n
    2. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi\/Kabupaten\/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014<\/li>\n
    3. Sosialisasi permendagri no. 38 tahun 2018 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2019<\/li>\n
    4. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara<\/li>\n
    5. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<\/li>\n
    6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)<\/li>\n
    7. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191\/PMK.05\/2011).<\/li>\n
    8. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD<\/li>\n
    9. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa<\/li>\n
    10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)<\/li>\n
    11. dan lain sebagainya<\/li>\n<\/ol>\n\n\t\t