Kepada Yth,<\/strong><\/p>\n

Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
\nKepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota)
\nSekretariat DPRD Prov\/Kab\/Kota\u00a0Se- Indonesia
\nDir.RSUD\/Rumah sakit \/ puskesmas (Prov\/Kab\/Kota)
\nKecamatan \/ Desa Seluruh Indonesia<\/p>\n

dalam\u00a0proses akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<\/strong>\u00a0Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada\u00a0Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang\u00a0Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan\/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. baca juga\u00a0Bimtek PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov\/Kab\/Kota) Sekretariat… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n