Kepada Yth :<\/p>\n

Gubernur, Walikota \/ Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia<\/p>\n

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat\u00a0 tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.<\/p>\n

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.<\/p>\n

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Daerah\u00a0\u00a0 maka Media Riset, Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah atau PPKPD akan melaksanakan\u00a0Bimtek\u00a0 Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah<\/a>\u00a0sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK<\/p>\n

Demikian informasi Bimtek, Diklat dan Sosialisasi\u00a0Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah<\/strong>\u00a0sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK\u00a0 disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth : Gubernur, Walikota \/ Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n