Kepada Yth :<\/p>\n

Gubernur, Walikota \/ Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia.<\/p>\n

Setiap pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapatkan kesempatan untuk mutasi, ini bisa karena permintaan dari PNS, kenaikan jabatan atau hukuman atas pelanggaran yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan namun terbukti dengan bukti-bukti yang ada. Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Thn 1999, dimana Mutasi pejabat merupakan rutinitas yang wajar dan sudah tertulis dalam sistem kepegawaian.<\/p>\n

Ini juga sejalan dengan Pasal 32 yang membahas Undang-Undang No 13 Thn 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana penempatan PNS atas asas terbuka, bebas, adil, objektif dan tanpa diskriminatif. Mutasi diberikan berdasarkan keahlian, kemampuan, bakat, minat dan kemampuan dalam bekerja.<\/p>\n

Dimana Mutasi jika melihat dari dua Undang-Undang di atas membahas pemindahan mekanisme kerja, bisa terjadi kenaikan atau penurunan jabatan, ini tergantung dari perihal mutasi itu sendiri. Namun persoalan yang berkembang sejak dahulu, mutasi jabatan PNS berada di tangan pejabat pembina, dalam kepegawaian daerah.<\/p>\n

 <\/p>\n

Hal ini tentu mengarah pada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan memberikan pengarahan ritasi atau pemindahan jabatan. Banyak pihak yang menganggap mutasi sebagai aspek politis, ada juga yang menganggap sebagai kedekatan emosional, rasa terima kasih dan masih banyak lagi nepotisme (KKN).<\/p>\n

Ini terjadi karena sering terjadi mutasi besar-besaran setelah pilkada selesai, dimana pendukung akan mendapatkan jabatan lebih tinggi sedangkan kubu lawan harus puas dengan mutasi ke tempat yang lebih jauh dan jabatan yang mengalami penurunan. Tentu saja sudah banyak pegawai yang mempertanyakan hal tersebut, namun kembali ini menjadi kebijakan kepada daerah dan Sekda.<\/p>\n

Maka dari itu, perlunya mengadakan diklat untuk melihat sistem mutasi kepegawaian, sehingga tahu bagaimana sistem mutasi, apa yang terjadi jika pegawai mengalami mutasi dan juga kenapa mendapatkan penurunan dan kenaikan jabatan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kepada Yth : Gubernur, Walikota \/ Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor… <\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n