Bahwa untuk mendukung\u00a0cipta kerja\u00a0diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetaptkan\u00a0Undang-Undang tentang Cipta Kerja<\/strong>.<\/p>\n Undang-Undang Cipta Kerja<\/strong>\u00a0atau\u00a0Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<\/strong>\u00a0(disingkat\u00a0UU Ciptaker<\/strong>\u00a0atau\u00a0UU CK<\/strong>) adalah\u00a0undang-undang\u00a0di\u00a0Indonesia\u00a0yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh\u00a0DPR RI\u00a0dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman\u00a0dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai\u00a0undang-undang sapu jagat\u00a0atau\u00a0omnibus law<\/strong><\/em>.<\/p>\n Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan\u00a0Cipta Kerja adalah\u00a0upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<\/p>\n Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan e. kemandirian. Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.<\/p>\n Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan<\/strong>. Dalam\u00a0UU Cipta Kerja, hal ini diatur dalam Pasal 81 yang mengubah sejumlah pasal di\u00a0UU Ketenagakerjaan.<\/p>\n Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat. Maka kami mengajak Bapak\/Ibu\/Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan, Perusahaan, untuk mengikuti Bimbingan Teknis dengan Tema:<\/p>\n \u201c<\/strong>\u00a0Bimtek Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan<\/strong>\u00a0\u201d<\/strong><\/p>\nPUSAT DIKLAT KEUANGAN PEMDA ( PDKP )\u00a0 penyelenggara Bimbingan Teknis ( Bimtek ), Diklat, Workshop, Pelatihan dan Sosialisasi<\/strong>\u00a0Program-program Pemerintah mengajukan Undangan Bimtek, Diklat Workshop dan Sosialisasi kepada Bapak\/Ibu Pejabat, Eksekutif Maupun Legislatif di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bersama ini kami lampirkan jadwal dan informasi kegiatan sebagai berikut.<\/h4>\n