<\/p>\n

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara<\/span>yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern<\/span>pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat pasal 58 ayat (1)\u00a0dan (2) Undang-Undang<\/span>Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dengan diterbitkannya<\/span>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern<\/span>Pemerintah. Dimana dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa untuk mencapai<\/span>pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka<\/span>menteri\/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati\/walikota wajib melakukan pengendalian<\/span>atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada<\/span>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).<\/span>Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang<\/span>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk<\/span>meningkatkan manajemen pemerintah dan menguatkan akuntabilitas instansi\u00a0pemerintah<\/span>yang mengutamakan komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai.<\/span>Pengendalian internal dalam pengawasan dan pelaporan diperlukan untuk menciptakan<\/span>akuntabilitas yang diharapkan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola<\/span>pemerintahan yang baik.<\/span><\/p>\n