Bimtek Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Bimtek Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah telah membuat pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, maka untuk menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), dalam hal ini Legislatif (DPRD) bersama-sama Eksekutif (PEMDA) di harapkan dapat menyusun APBD Tahun Anggaran 2020 tentunya sesuai dengan peraturan atau Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menghindari kesalahan Interprestasi terhadap Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (TA 2020), Akuntabilitas peran DPRD dan PEMDA. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Di dalam Asas umum dan Struktur APBD, dan DPRD dapat memainkan perannya sebagai Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD terhadap Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) sehingga tecipta tata Kelola keuangan yang baik dan Transparan serta Akuntabel.

Sebagaimana permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah, Prinsip Penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis Penyusunan APBD, Hal-hal Khusus Lainnya.

Dari Hal tersebut di atas maka kami bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Serta Strategi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penyelenggara Bimtek Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2020, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Sudi Tata Kelola Keuangan Negara (PSTKN) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Tim Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah tentang Pedoman Penyusuna APBD TA 2010.

Tags: Bimtek Diklat Pedoman Penyusunan APBD